Penandatanganan Keputusan Bersama Raperda Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

 

 Penandatanganan Raperda Trantibum : (dari kiri) wakil Bupati dan Bupati Madiun , Ketua DPRD H Fery Sudarsono bersama wakil Pimpinan  DPRD,   Senin (7 Februari)

 Kalangwan Press, Madiun- Ketua DPRD kabupaten Madiun memimpin Rapat paripurna kedua persidangan kedua rapat keempat, dalam rangka membahas perda non APBD Kabupaten Madiun dengan agenda Keputusan bersama DPRD dan Bupati Madiun di ruang Sidang Utama Senin sore (7 februari)

 
Rapat Paripurna diawali laporan ketua Pansus III, terkait hasil  Pembahasan DPRD dan  tim eksekutif . insert  Anang Dwi Suyatno SH, Ketua pansus III 

Rapat Paripurna Pengambilan keputusan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif  terhadap  Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

 
Rapat Paripurna diawali laporan ketua Pansus III, terkait hasil  Pembahasan DPRD dan  tim eksekutif . insert  Anang Dwi Suyatno SH, Ketua pansus III 

Hadir pada  Sidang Paripurna yang memberlakukan Prokes ketat  pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati H. Hari Wuryanto., sekda, Staf  tenaga ahli, SKPD,  camat Kabupaten Madiun ,   peserta virtual serta tamu undangan.

 

H Fery Sudarsono, Ketua DPRD  saat membuka  sidang mengatakan bahwa Rancangan perda bagian  dari 6 rancangan perda non APBD kabupaten Madiun tahun 2021 yaitu Rancangan perda tentang perubahan atas perda Nomor: 04 tahun 2017. Tentang  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

 

“ Untuk itu,  diambil keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun, setelah disampaikan fasilitasi Gubernur jawa Timur. Menindaklanjuti  regulasi diatas , untuk memenuhi rangkaian pembicaraan tingkat II, maka dengan ini saya minta Ketua Pansus III untuk melanjutkan pembahasan” ujarnya meminta  Ketua Panitia Khusus (Pansus) III untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.

 

Dalam laporan awal Anang Dwi Suyatno, ketua Pansus III mengatakan sesuai tata  tertib dan aturan pembentukan Panitia khusus (Pansus) 6 Raperda kabupaten Madiun. Pansus III melakukan tugas  pembahasan salah satu dari 6 Raperda dimaksud. Yaitu  Raperda  

Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

 

Lebih lanjut Anang menguraikan Tugas  Pansus III telah melaksanakan pembahasan  melalui  beberapa  tahapan tak terkecuali Fasilitasi Gubernur jawa Timur. Adapun proses pembahasan diantaranya 1. Melakukan pembahasan untuk mendapatkan subtansi raperda bersama tim eksekutif. 2. Melaksanakan kegiatan pendalaman materi raperda dengan nara sumber dari  Universitas Brawijaya Malang 3. Pembahasan kembali bersama eksekutif, hasil dari kegiatan pendalaman raperda dimaksud.  “ Kemudian melaksanakan koordinasi dan konsutasi, pembahasan ulang dan Sinkronisasi finalisasi” jelasnya.

 

Pada kesempatan yang sama ketua pansus juga memaparkan pembahasan hasil fasilitasi Gubernur jatim, hasil fasilitasi gubernur Jatim terhadap raperda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Ia jelaskan secara singkat

Untuk memuat unsure filosofis, sosiologis, yuridis dan konsideran dan menimbang diubah sbb:

Menimbang A. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten madiun yang tenteram, nyaman, indah, bersih dan tertib serta menumbuhkan sikap kedisiplinan dalam berperilaku dalam segala aspekkehidupan perlu upayapeningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

B.  Bahwa untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman masyarakatdiperluan landasan dan kepastian  hukum.

C. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor: 04 tahun 2017. Tentang  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.perlu dilakukan perubahan karena kondisi masyarakat saat ini dan dengan adanya bencana non alam yang memerlukan tindakan tertentu oleh pemerintah daerah kabupaten Masdiun sehingga diperlukan penyesuaian.

 “Bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksudhuruf A, huruf B dan HUruf C, maka perlu menetapkan Perda tentang perubahan atas perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

 

Diakhir pemaparannya ketua Pansus III yang  enjoy dengan   laken merah merekomendasian Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Praturan Daerah yang Definitif.

 

Rapat paripurna selanjutnya adalah dilakukan dilakukan penandatanganan berkas raperda  oleh ketua DPRD dan Bupati Madiun setelah mendapat persetujuan aklamasi  dari pimpinan dan anggota dewan  dan hadirin.

 

 Sementara disesi akhir H. Ahmad Dawami,  Bupati Madiun Dalam pidatonya,  menjelaskan perlunya ada perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat karena dinilainya sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tersebut dalam perkembangannya belum mampu menjadi dasar hukum yang menyeluruh untuk semua kondisi.

 

Karena, menurut kaji Embing sebutan akrab  Bupati Madiun, Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda, ancaman terhadap kesehatan dan/atau keamanan masyarakat serta akibat-akibat yang lainnya.(sur/adv)

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktur Kalangwanpress

Memberitakan dan Menginformasikan sesuai Data dan Fakta

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama