Paripurna Keputusan Bersama Perda Retribusi Jasa Umum, Terhadap Penundaan Kenaikan Besaran Tarif Pelayanan Parkir Kabupaten Madiun

 

Foto : Suasana paripurna .   Bupati  Madiun dan Pimpinan DPRD kabupaten Madiun  saat  penandatanganan dan penyerahan berita acara keputusan bersama , Rabu sore  19/01/2022

 Kalangwan Press,  Madiun-Mengawali kinerja  tahun 2022,  DPRD kabupaten Madiun  telah start pemanasan dengan  Rapat paripurna  agenda pengambilan keputusan tentang persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun, terhadap penundaan kenaikan, besaran tariff  retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum (Non langganan) dan Parkir secara berlangganan , diruang rapat paripurna Rabu sore (19 Januari)

 

Rapat perdana tahun 2022 tentang penundaan kenaikan, besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Non langganan) dan Parkir secara berlangganan dimaksud Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal I angka 9 dan 10 Perda Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

Mengawali memimpin  sidang Paripurna  Drs Mujono MSi  wakil DPRD pimpinan Sidang paripurna sangat  mengapresiasi capaian belasan prestasi kabupaten pada tahun 2021 diantaranya ucapan  selamat  atas penghargaan  dari direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa TImur, sebagai penyalur Dana Desa (DD) tercepat Nasional tahap  pertama

 

Kemudian  Ucapan Selamat yang sama  juga  pada penganugerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 8 (delapan) kali berturut turut dari DPK Provinsi Jatim, atas laporan keuangan pemerintah daerah RKPD Pemerintah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020.

 

Dalam Rapat paripurna Mujono mengauraikan bahwa keputusan bersama penundaan kenaikan, besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Non langganan) dan Parkir secara berlangganan setelah  pada tanggal 16 Oktober 2020 , perda tersebut telah diundangkan  dan mulai berlaku pada 1 Juli 2021.

 

Namun pandemi covid 19 yang merupakan bencana nasional yang sangat mempengaruhi  stabilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat kabupaten Madiun maka perlu dilakukan penundaan terhadap ketentuan pasal I angka 9 dan 10 Perda Kabupaten Madiun  no. 9 tAhun 2020 tersebut.

Pada kesempatan yang sama  pemimpin rapat dari  besutan  fraksi Golkar ini menegaskan bahwa  rapat paripurna ini dilaksanakan  mendasar,  pertama hasil rapat badan Musyawaroh (Bamus) DPRD bersama Tim Eksekutif pada 04 Januari 2022 dan adanya surat masuk dari Bupati Madiun.

“ Sehubungan amanat regulasi  untuk mendukung stabilitaspertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dan produktifitas usaha di Kabupaten Madiun, maka berdasar ketentuan pasal 125 peraturan DPRD no 44 tahun 2019 tentang tata tertib kabupaten Madiun. Kami selaku pimpinan rapat akan meminta   ketegasan dari seluruh anggota DPRD yang hadir, Apakah  penundaan kenaikan besaran tariff restribusi pelayanan parker  ditepi jalan umum atau non langganan dan langganan parker secara berlangganan ini dapat saudara setujui  untuk ditetapkan  sebagai keputusan DPRD kab Madiun? Tanyanya meminta persetujuan.

Begitu mendapat jawaban “setuju” dari seluruh anggota yang hadir rapat paripurna dilanjutkan penandatanganan Berita acara keputusan  bersama yang dilanjutkan penyerahan berita acara dari pimpinan rapat paripurna kepada Bupati Madiun.

 

Sementara Bupati Madiun  H Ahmad Dawami  dalam kata sambutan selain berharap untuk hasil Keputusan bersama  bersama ini ,  bisa betul betul akan meringankan beban masyarakat juga  mengatakan bahwa prestasi  tahun 2022 ini merupakan capaian tahun 2021.

 

“Terima kasih atas apresiasi pimpinan rapat,  Dikabupaten Madiun ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Adanya sekarang desa berkembang berjumlah 46 Desa, kemudian Desa maju berjumlah 133 desa yang lainnya sudah berpredikat desa mandiri sejumlah 19 desa dan nantikita terus upayakan bersama bagaimana desa berkembang naik peringkat jadi desa maju “ tuturnya.

 

Ditemui awak media usai rapat paripurna Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun menjelaskan  penundaan ini, merupakan  intervensi pemerintah dalam penanganan ekonomi.” Ini kondisional,  Biar secara person itu kecil tapi jika berulang ulang juga banyak. Yang terpenting biaya hidup yang dikeluarkan masyarakat bisa diturunkan” jelasnya singkat.

 

 Sedang Mujono  mengatakan bahwa penundaan ini  dalam rangka pemulihan ekonomi. Perda bisa dirubah karna menyangkut untuk kepentingan umum masyarakat. “kepentingan masyarakat diatas segala galanya. semua pihak paham  ,semua pihak tahu kondisi kita seperti ini. Hari ini kita tidak bicara meningkatkan ekonomi tapi bagaimana masyarakat bertahan hidup di era pandemi seperti ini” pungkasnya.(sur/adv)