Mewaspadai Potensi Konflik potensi Laju Gerbong Pentahapan Pilkades Serentak Madiun 2021

 

       Foto: Ilustrasi Pelaksanan Potensi konflik Pilkades  Serentak

Kalangwan Press,  MadiunMewaspadai Potensi konflik yang ditengarai  bakal terjadi pada proses pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Madiun 2021  selayaknya  tidak menunggu proses pemungutan suara pada 20 desember mendatang  atau menunggu pelantikan 143 Kades terpilih yang  ditetapkan pada tahun 2022, akan tetapi  antisipasi potensi konflik ini seharusnya mulai  dilakukan pada saat PIlkades serentak ini memasuki tahapan pelaksanaan.

 Kurang maksimalnya  sosialisi  adanya Perubahan regulasi pelaksanaan Pilkades serentak, semisal  persyaratan ketentuan Domisili  bakal calon Kepala desa  adalah warga Negara  Republik Indonesia dalam artian bakal calon Kades  boleh berasal  dari luar desa, luar kecamatan  luar kabupaten hingga  luar provinsi bahkan kalau disinyalir menjadi salah satu aspek memicu  celah pelaksanaan pilkades serentak ini menjadi rawan konflik bahkan sebelum pelaksanaan pilkades serentak ini melakukan  pemungutan suara.

Menanggapi  tahapan pelaksanaan serta regulasi pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021 , Salah satu  narasumber bakal calon (Bacalon) kepala desa di kecamatan Balerejo yang enggan  disebutkan namanya Rabu (27 Oktober)  mengatakan,  secara peta  aturan, sudah ada kesesuaian undang undang yang mengatur pelaksanaan pilkades serentak ini sudah  sesuai termasuk Peraturan Bupati Madiun  dengan Permendagri  sebagai aturan diatasnya. Akan tetapi  saat kita bincang bincang dan  sharing dengan teman teman terutama  di beberapa bakal calon kades serentak yang hendak macung dalam pilkades mengatakan  ada permasalahan pada ihwal Penetapan Pencalonan pada Peraturan bupati (Perbup) nomor : 38 Tahun 2021, terutama adanya Skor atau   seleksi tambahan jika ada bacalon melebihi 5 orang ungkapnya mengawali keterangan.

Adapun yang jadi pusaran permasalahan  menurut Bakal calon kades yang memiliki latar belakang pengusaha ini menguraikan Jika dari satu desa , ada  lebih dari 5 bacalon  yang mendaftar, sebagai sebab maximal hanya 5.”Lha ini yang jadi masalah. Sebab harus ada  seleksi  tambahan  dengan menggunakan beberapa kriteria penilaian. Menurutnya seleksi tambahan bakal  calon Kades lebih dari lima orang tersebut yang jadi pokok masalah, karena  dengan   rekapitulasi nilai Kriteria  bisa terbuka celah untuk pemain politik  hingga  penjegalan  bacalon yang hendak macung bacalon  ” ungkapnya.

Seperti diketahui pada prinsipnya untuk menentukan bacalon kades lebih dari 5 menjadi 5. Penentuan  Skor penentuan calon, merupakan tugas panitia pilkades melakukan  seleksi tambahan  dengan menggunakan skor atau nilai dari 4 kriteria penilain  yakni : Pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, kemudian tingkat pendidikan, usia ,dan domisili.

Adapun  nilai kriteria untuk calon yang memiiliki  pengalaman bekerja dipemerintahan 12 tahun lebih akan mendapat skor  tertinggi (nilai 20), sedang untuk pengalaman 4 tahun ke bawah mendapat nilai (4), kemudian nilai kriteria pendidikan tertinggi (nilai 30)  diraih tingkat magistersederajtat  hingga doktor  sederajat adapun  untuk nilai rendah  kriteria SMP sederajad (10) , factor kriteria  nilai  tertinggi  usia (30) untuk usia lebih dari usia 40 -45 tahun sedang terendah untuk usia  lebih dari 55 tahun. Sementara  nilai untuk nilai kriteria Domisili tertinggi (nilai 20) diraih desa setempat. Sedang nilai terendah untuk peserta luar provinsi (nilai  4)Lebih lanjut Bacalon yang mengantongi ijasah sarjana ini menuturkan bahwa kewaspadaan panitia pilkades dan berbagai pihak harus ditingkatkan pada pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021 , karena kita sedang suksesi , mengantar calon pemimpin – pemimpin terbaik untuk Kabupaten Madiun.

Adanya seleksi tambahan menurutnya memang akan menjadi permasalahan di tahap pilkades serentak ini. Adanya selenting issu  yang berkembang bahwa ada oknum oknum yang mencari kesempatan dan peluang untuk bermin main  pada pelaksanaan pilkades serentak telah diyakininya sudah menjadi bukan rahasia umum lagi.

Ia mencontohkan Ia yang punya poin di kriteria nilai lebih di kriteria  pendidikan akan tetapi akan kalah dengan bacalon yang memiliki criteria nilaimemiliki nilai  diatas saya secara poin. “ Karena sudah menjadi rahasia umum akan ada oknum oknum  yang mencari kesempatan bermain, dengan mengirim 4 sampai 5 bacalon  dengan Kriteria nilai scoring diatas saya semua. Terjadi seleksi tambahan Artinya saya harus menjadi gugur sebagai bacalon yang kalah sebelum perang”tandasnya.

 

Hal tersebut menurutnya akan  menjadi boomerang, karena hal ini sekarang menjadi buah bibir bakal calon yang merasa ketir ketir  mau mencalonkan apalagi yang sudah lanjut usia yang memiliki potensi mudah digulingkan, urainya.

Diakhir bincang bincang dengan Suksesi Nasional , bacalon kades usia 57 tahun inipun menambahkan bahwa dinamika seperti ini menurutnya masih akan menjadi konflik setelah pemungutan suara. “ kalau semisal saya  sudah kalah sebelum perang artinya saya tidak bisa ditetapkan  menjadi calon ya saya tidak bisa berbuat banyak. Kalau kemudian hari kedapatan pendukung saya  sedikit nakal, ya seperti itu  mau gimana lagi kepingin  saya maju  tapi kalah dan dicurangi” pungkasnya.

Sementara informasi yang dihimpun Jurnalis media ini  ini mencatat untuk pelaksanaan  tahapan Pilkades serentakdi negeri Kampung Pesilat Indonesia sudah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa oleh BPD (21- 30 Oktober). Masih ada waktu hingga 13 Nopember, tidak bisakah bunyi aturan ketetapan diganti, bukan dengan skorsing atau seleksi tambahan dengan ketetapan yanglebih elegan terkait ada bacalon yang mendaftar lebih dari 5 kandidat.   Bagaimana  pendapat dari Dinas pemberdayan masyarakat (PMD) menanggapi hal tersebut? (sur) BERSAMBUNG

Redaktur Kalangwanpress

Memberitakan dan Menginformasikan sesuai Data dan Fakta

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama